ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DI PT. PAGILARAN KABUPATEN BATANG

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Penerapan asas kebebasan berkontrak merupakan pola integritas antara penguasaha dan karyawan sebelum menyepakati suatu perjanjian kerja. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan majikan pada PT. Pagilaran mengikat buruh dengan perjanjian kerja serta bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara buruh dan PT. Pagilaran di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis dan data yang digunakan adalah Data primer dan Data sekunder serta dalam menganalisis data penelitian digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa yang menjadi alasan pihak PT. Pagilaran mengikat buruh dengan perjanjian kerja adalah apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pekerja tetap, dan pekerja tidak mempunyai pekerjaan lagi, perusahaan tetap harus memberikan: ASTEK; Tunjangan; Cuti 12 hari; dan Upah 1 (satu) bulan penuh, terkait implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara buruh dan PT. Pagilaran di Kabupaten Batang jika ditinjau dari isi perjanjian untuk waktu tertentu tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas serta dapat merugikan pihak buruh atau karyawan karena sebagian dari isi perjanjian kerja tersebut mewajibkan buruh atau karyawan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahan dan karena hal tersebut dapat berdampak merugikan salah satu pihak yaitu buruh. Saran dari penelitian ini adalah kepada Pemerintah serta akademisi dapat memberikan penyuluahn tentang artin pentinganya hukum perjanjian terhadap masyarakat khususnya terhadap pekerja/buruh.