IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP FOLKLORE UKIR JEPARA

Abstract

Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) merupakan kekayaan intelektual hasil proses kreatif manusia berolah pikir ketika berinteraksi dengan alam dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya, yang muncul dalam bentuk penemuan-penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. Sebagian besar folklore tidak berwujud, tidak diketahui siapa pencipta aslinya dan diwariskan secara turun temurun lintas generasi sehingga menimbulkan pertentangan pada perlindungan Hak Cipta. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu : Mengapa penerapan UUHC belum dapat memberikan perlindungan efektif terhadap folklore ukir Jepara dari pemanfaatan secara tidak sah dan/atau tidak tepat oleh orang asing dan fenomena privatisasi terhadap folklore ukir Jepara belum dapat dikendalikan oleh norma hukum yang ada, serta bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi folklore ukir Jepara dari pemanfaatan secara tidak sah dan/atau tidak tepat oleh orang asing. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap berbagai fakta dan faktor penyebab yang mendasari terjadinya fenomena dan menganalisis serta mengkaji berbagai implikasi penerapan dan upaya sesuai permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya meneliti tentang aspek normative dari peraturan perundang-undangan saja melainkan juga meneliti tentang bekerjanya hukum di masyarakat melalui mekanisme penerapan dan penegakan. Spesifikasi Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik dari fenomena yang diteliti. KepadaPemerintah Pusat hendaknya membuat peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur folklore di luar rezim UUHC dan segera membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan UUHC serta memperbaiki prosedur dan akurasi verifikasi pendaftaran ciptaan agar tidak terdapat celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad buruk, sementara kepada Pemerintah Kabupaten Jepara hendaknya meningkatkan upaya- upaya perlindungan non hokum dalam rangka melestarikan warisan budaya tradisional serta pengawasan terhadap indikasi penyalahgunaan atau pemanfaatan secara tidak sah oleh orang asing.