KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH HAK GUNA USAHA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOCIO LEGAL ( Studi Terhadap Perencanaan Redistribusi Tanah 3000 Hektare Di Provinsi Bengkulu)

Abstract

Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat. Kebijakan dalam pembagian tanah secara adil kepada penerima redistribusi tanah untuk memanfaatkan tanah pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian tanah tersebut akan dilakukan setelah adanya penetapan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah apakah kebijakan redistribusi tanah hak guna usaha mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana dampak perencanaan kebijakan redistribusi tanah terhadap masyarakat pertanian Provinsi Bengkulu dalam pemanfaatan tanah dan bagaimana sistem yang ideal dalam perencanaan kebijakan redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif socio legal. Metode pendekatan yang digunakan adalah tipe penelitian Socio-Legal dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya kebijakan perencanaan redistribusi tanah di Provinsi Bengkulu akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dengan redistribusi tanah berupa pembagian tanah pertanian. Bukti sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima redistribusi tanah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak perencanaan redistribusi tanah di Provinsi Bengkulu bahwa ditemukannya tanah yang terindikasi tanah terlantar untuk itu pihak Kanwil BPN Provinsi Bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap pemegang hak guna usaha oleh perusahaan. Evaluasi dan investigasi berupa penetapan dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu atas tanah terlantar yang akan menjadi Tanah Negara. Pembagian tanah kepada masyarakat pertanian agar tanah yang sudah ditetapkan tanah terlantar itu dapat di manfaatkan secara efektif oleh petani miskin atau petani penggarap di Provinsi Bengkulu. Perencanaan redistribusi tanah di Provinsi Bengkulu yang sudah direncanakan oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Bengkulu akan dilaksanakan setelah adanya penetapan. Sistem yang ideal dalam perencanaan tersebut diperlukan suatu kebijakan yang mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kebijakan yang sesuai dengan hukum nasional dan hukum adat yang berlaku. Serta program jangka panjang dan jangka pendek dalam redistribusi tanah agar redistribusi tanah dapat terlaksana secara maksimal dan bukan hanya membagi-bagikan tanah pertanian namun harus tetap mendampingi masyarakat. Sistem ini dinamakan sistem Top Down-Bottom Up.