HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. CABANG TAMANSARI BANDUNG)

Abstract

Proses peralihan kredit pemilikan rumah dalam praktek yang biasa disebut dengan take over kredit berbeda dengan peralihan utang berdasarkan subrogasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Pelunasan kredit pada bank sebelumnya dengan menggunakan dana yang diperoleh dari bank yang berkedudukan sebagai kreditor baru mengakibatkan hutang- piutang antara debitor dan bank sebelumnya hapus sehingga Hak Tanggungan yang accessoir terhadap perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian kredit juga hapus. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengikatan Hak Tanggungan dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Tamansari Bandung dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Tamansari Bandung Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis, jenis data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan Teknik analisa data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian tesis menunjukkan bahwa Hak Tanggungan dalam praktek tidak begitu saja beralih sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUHT karena dalam proses peralihan kredit yang didahului dengan pembuatan perjanjian kredit antara debitor dengan bank yang berkedudukan sebagai kreditor baru yang diikuti pelunasan pada bank sebelumnya, diharuskan proses roya Hak Tanggungan terlebih dahulu atas Hak Tanggungan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kembali dimana bank yang baru berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan serta dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor BPN setempat sebagaimana fasilitas kredit yang baru. Kedudukan bank selaku kreditor baru sebelum dilakukannya pengikatan Hak Tangungan secara sempurna memiliki kelemahan karena bank belum mendapatkan kedudukan sebagai kreditor preferent yang diistimewakan dari kreditor lainnya dalam pelunasan utang debitor melainkan sebagai kreditor konkuren berdasarkan jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Pengecekan awal Sertipikat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 97 mengandung resiko hukum jaminan Sertipikat bukti kepemilikan hak yang diambilalih dalam blokir yang disebabkan sengketa, gugatan, ataupun sitaan dari pihak lain, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi kreditor baik secara preventif maupun secara represif. Penelitian ini akhirnya memberikan saran kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk menciptakan regulasi yang mengatur pelaksanaan proses pengambilalihan kredit antar bank sehingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaan peralihan kredit (take over)