PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA PADA OBJEK JAMINAN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.)

Abstract

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, banyak perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, kreditor mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitor. Pada pembiayaan kendaraan bermotor akan menggunakan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminannya. Jaminan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jaminan kebendaan berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun pengaturan mengenai fidusia sudah lama berlaku di Indonesia hanya masih terdapat beberapa masalah yang timbul dalam perjanjian fiduasia mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang objek jaminan dirampas untuk negara dan permasalahan akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara bagi penerima jaminan fidusia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya dirampas untuk negara pada putusan perkara No.44/Pdt.Plw/2013/Pn.JBI yaitu dapat dilakukan melalui tahap pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia sehingga memperoleh sertifikat jaminan fidusia, sehingga dalam putusan tersebut telah terlaksana perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, hal ini terlihat dari didaftarkannya jaminan fidusia sehingga objek jaminan fidusia. Akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara bagi penerima jaminan fidusia yaitu kepemilikan objek jaminan tetap berada pada penerima fidusia jika penerima fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan ciri-ciri jaminan fidusia yaitu droit de suite bahwa jaminan fidusia tetap melekat pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia ditangan siapapun berada. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara tetap menjadi milik penerima fidusia ketika pemberi fidusia cidera janji.