AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Abstract

Fokus tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan perlindungan hukum pencatatan perkawinan campuran di indonesia, kajian tesis ini sangat penting untuk di lakukan untuk mengetahu akibat hukum dari tidak dicatatkan nya perkawinan campuran yang dilangsungkan di dalam maupun di luar negri serta mengetahui akibat akibat hukum dari tidak dicatatkanya perkawinan tersebut. Tesis ini membahasas 2 (dua) permasalahan, yang pertama prosedur pencatatan perkawinan campuran di indonesia, yang kedua perlindungan hukum terhadap suami istri dan anak dalam perkawinan campuran, ketiga akibat hukum perkawinan campuran yang pencatatan perkawinannya melebihi batas yang telah di tentukan oleh undang-undang, dan yang keempat akibat hukum perceraian perkawinan campuran yang sudah dicatatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi diskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian di peroleh hasil bahwa 1. Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Suami/Isteri Dan Anak Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatat prosedurnya sama dengan pencatatan perkawinan biasa yaitu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan non Islam di Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan/Nikah harus dilegalisir di Departemen Hukum dan Ham dan Depertemen Luar Negeri serta didaftarkan di kedutaan negara asal suami/isteri yang Warga Negara Asing, Prosedur pencatatan perkawinan campuran yang dilakukan di luar Negeri syaratnya sama dengan di Indonesia persyaratanya wajib melapor perkawinannya keinstansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat, dan dilaporkan kepada perwakilam Republik Indonesia, kemudian setelah suami/isteri kembali ke wilayah Republik Indonesia, Surat Bukti Perkawinan/Nikah harus dilaporkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. 2. Perlindungan Hukum terhadap suami/isteri dan anak dalam perkawinan campuran yang tidak dicatat, Didalam Perlindungan Hukum terhadap suami/isteri dan anak dalam perkawinan campuran yang tidak dicatat, perlindungan hukumnya adalah Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak dicatat, Ketentuan pencatatan nikah sehingga dengan hal itu nikah akan dapat akta nikah secara resmi maka ada ketentuan lain yang mengatur tentang isbat nikah yaitu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatat melalui pengajuan penetapan nikah, Akibat hukum suami/isteri dan anak dalam perkawinan campuran yang pencatatan melebihi batas waktu yang ditentukan, meskipun terlambat perkawinan tersebut dianggap sah, ada kewajiban administrasi terhadap suami/isteri, dan akibat- akibat hukum terhadap perkawinan campuran tersebut antara lain: Akibat hukum terhadap harta, Akibat hukum terhadap anak, anak yang masih dibawah umur sampai umur 18 tahun menganut asas campuran Ius Sanguinis - Ius Solli dan mengakui kewarganegaraan ganda. Akibat hukum perceraian perkawinan campuran, Akibat hukum terhadap Suami/isteri, hubungan suami isteri putus, kewajiban suami terhadap Isteri antara lain Kewajiban memberi mut’at, Akibat hukum terhadap harta yaitu: harta bersama persetujuan bersama, apabila terjadi perceraian maka harta ini di bagi dua masing-masing 1⁄2 (setengah) bagian, sedangkan harta bawaan dikuasai oleh masing- masing, Akibat hukum terhadap anak, anak yang masih dibawah umur atau belur mencapai 18 tahun dipelihara oleh ibunya apabila sudah dewasa berhak untuk memilih, anak berhak untuk mendapat nafkah dari ayahnya.