PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1559 K/PID.SUS/2012)

Abstract

Indonesia sudah menjadi pasar bagi dunia Internasional dalam perdagangan narkotika dan memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan hukum pidana yaitu Undang Undang no 35 tahun 2009 untuk memberantas perdagangan narkotika tersebut. Pelaku tindak pidana narkotika pada saat ini sering kali adalah warga negara asingdimana para pelaku tindak pidana narkotika itu mencoba untuk membawa narkotika dari negara asalnya dan mengedarkan narkotika di Indonesia Sanksi pidana mati adalah salah satu kebijakan hukum pidana yang dibuat pemerintah dengan upaya memberantas dan memberi efek jera pada pelakunya .Penulisan hukum ini bertujuan untuk meneliti penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan contoh kasus dalamputusan No 1559/K/Pid.Sus/2012 yang dilihat dari ajaran penjatuhan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dan seberapa efektif pidana mati dapat memberantas tindak pidana narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam menyusun penulisan hukum ini digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana mati dalam hukum Pidana di Indonesia diterapkan terhadap kejahatan luar biasa dan tentu hakim dapat menjatuhi sanksi pidana mati terhadap seorang terdakwa yang melakukan kejahatan luar biasa khususnya narkotika. Karenanya putusan Hakim dalam putusan No 1559/K/Pid.Sus/2012 dianggap sudah memenuhi unsur unsur yang telah didakwakan dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Pidana mati juga dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika dimana kurang efektifnya pelaksanaan eksekusi sehingga tidak memberikan rasa takut dan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika