PENDAFTARAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Abstract

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah memberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendaftarkan partai politik yang pada awalnya dimaksudkan sebagai pengadministratur negara dibidang hukum dan politik. Sejak awal lahirnya wewenang tersebut yaitu pada Tahun 2002 hingga Tahun 2013 telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018 wewenang Menkum HAM telah digunakan sebagai alat pemerintah untuk memperoleh dukungan partai politik. Hal tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi dan kemandirian partai politik. Wewenang Menkum HAM tersebut telah berkali-kali diselewenangkan, maka tidak layak lagi untuk dipertahankan dan lebih tepat diberikan kepada lembaga negara yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum demi kepastian hukum dan tertib administrasi negara. Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pendaftaran partai politik sehingga diperlukan model penyelesaian perselisihan kepengurusan yang ideal. Model penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang berlaku saat ini terbukti tidak mampu menyelesaikan perselisihan sehingga menimbulkan kewenangan positif antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berakibat adanya disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma post positivisme dan pendekatan sosio legal. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari proses dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian divalidasi lewat metode triangulasi sumber data dan construct validity. Peneliti menawarkan konsep One Roof Political Judging System dimana satu lembaga peradilan diberi wewenang menyeluruh mulai dari kewenangan menguji keabsahan pengurus partai politik tingkat pusat hingga menguji surat keputusan Pejabat tentang susunan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat oleh BAWASLU karena selama ini BAWASLU telah bertindak sebagai quasi peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili seluruh masalah persoalan pemilu yang melibatkan partai politik sehingga dengan demikian Partai Politik, KPU dan BAWASLU nantinya merupakan sub-sub sistem dari suatu sistem peradilan Politik di Indonesia. Alasan lainnya adalah anggota Bawaslu berisikan para profesional dibidang kepemiluan yang tidak terafiliasi dengan partai politik serta adanya DKPP yang juga berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik bagi anggota Bawaslu.