REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DISERSI BERDASAR SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Abstract

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian warga negara yang sama kedudukannya di depan hukum. Terhadap anggota militer yang melakukan pelangaran hukum selain diberlakukan peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan peraturan yang bersifat khusus. Salah satu pelanggaran adalah disersi. Selama ini menanggulangi disersi, masih terbatas pada langkah administrasi militer melalui peradilan militer. Penelitian ini ingin menjawab: (1) Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana disersi berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer? (2) Bagaimanakah rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis Restorative Justice? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – Post Positivisme dengan pendekatan socio legal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan informan kunci. Data diolah dan dianalisis dengan mengunakan metode interaktif. Temuan penelitian menunjukan: (1) Penanganan perkara tindak pidana disersi dirasakan belum mampu memberikan keadilan. Terlebih ketika penegakan hukum disersi dikaitkan dengan fakta berkategori sederhana, yaitu besaran penjatuhan hukuman pidana kurang memiliki rasa keadilan bagi anggota militer yang melakukan disersi. Ankum dan Papera memiliki diskresi untuk dapat menentukan hasil penyidikan dapat diteruskan ketahap selanjutnya atau tidak. (2) Pada sistem peradilan pidana militer, konsep restorative justice dengan pedoman kriteria pengantian pidana denda dalam hal ini pengembalian kerugian kepada negara. Penulis menyarankan suatu konsep pembayaran ganti kerugian kepada negara dengan adanya pembantuan pengembalian dengan melalui suatu kerja sosial yang masih terdapat pengawasan dari Institusi Militer itu sendiri/kesatuan lama oknum pelaku disersi dan kewajiban wajib lapor bagi para disertir. Disertasi merekomendasikan: (1) Perlu melakukan perubahan pada birokrasi yang selama ini belum dapat mewujudkan keadilan. (2) Peradilan militer harus memenuhi prinsip tranparansi dan akuntabilitas agar dapat dikontrol oleh publik pada penanganan tindak pidana disersi dengan tetap mempertahankan kewibawaannya sebagai alat kontrol prajurit. Konsep Restorative Justice dengan pelibatan penal society dinilai cocok dalam penanganan tindak pidana disersi.