ANALISIS YURIDIS TERHADAP “TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPON” (TPNW) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Abstract

Penggunaan energi nuklir sebagai senjata pertama kali mencuri perhatian masyarakan internasional disaat Amerika Serikat melakukan serangan senjata nuklir kepada Jepang pada tahun 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki.Maka, paska perang dunia ke-2 PBB mengeluarkan perjanjian internasional yang mengatur tentang pengunaan dan pengembangan senjata nuklir, yakni Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), tetapi dalam pelaksanannya NPT dirasa belum berhasil menanggulangi pengembangan dan penggunaan senjata nuklir di dunia, terutama dengan temuan beberapa Negara non-nuclear states yang tetap mengembangkan senjata nuklir, yang paling mencuri perhatian adalah pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara. Kemudian tidak hanya itu, polemik nuclear sharing agreement oleh beberapa Negara anggota NATO yang juga merupakan anggota NPT. Maka dari itu, PBB pada tahun 2017 mengeluarkan perjanjian baru yang secara total melarang penggunaan dan pengembangan energy nuklir sebagai suatu senjata, yakni Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah mengenai apa saja alasan PBB mengeluarkan TPNW sebagai perjanjian yang baru sementara NPT masih berlaku dan apa saja perbedaan konsep hukum TPNW dengan perjanjian sebelumnya yakni NPT. Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis, Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (library research), data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai bahan hukum primer dalam menganalisa data yang didasari dari Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), serta Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons(NPT). Penulis melakukan analisis data dengan analisis data kualitatif, setelah data yang di kumpulkan di analisis sehingga mendapatkan hasil yang dianggap sesuai maka di lakukan Triangulasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PBB mengeluarkan TPNW berdasarkan pelanggaran dari Negara-negara anggota dari NPT itu sendiri, seperti pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara dan adanya Nuclear Sharing Agreement oleh beberapa anggota NATO yang melanggar Artikel I dan II dari NPT. Kemudian dalam hal perbedaaan konsep hukum antara TPNW dan NPT adalah adanya perbedaan tujuan utama dimana NPT mengatur tentang pengawasan pengunaan senjata nuklir yang berpegang teguh pada poin non-proliferasi, di sisi lain TPNW memiliki tujuan utama untuk melarang pengunaan dan pengembangan senjata nuklir secara total. Kemudian terdapat juga perbedaan dalam hal penyelesaian sengketa, penanggulangan efek penggunaan senjata nuklir kepada lingkungan dan manusia, serta perbedaan sifat NPT sebagai soft law, dan TPNW sebagai hard law.