PROSES PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU IUU FISHING DARI PERSPEKTIF UNCLOS 1982 (STUDI KASUS PENENGGELAMAN KAPAL FV VIKING)

Abstract

Kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing pada wilayah ZEE Indonesia telah diledakkan dan ditenggelamkan di Pangandaran. Penenggelaman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4) namun bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi terhadap kapal asing khususnya kapal FV Viking yang merupakan buronan Interpol, melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara serta berdasarkan prinsip territorial, kapal yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction) negara pantai. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia dilakukan dengan dasar pedoman Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan dimana kapal FV Viking pada saat terjadinya penangkapan, sedang melakukan IUU Fishing di ZEE Republik Indonesia, tidak memiliki SIPI dan SIKPI sehingga penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman.