TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN TERORISME DI MARAWI FILIPINA DALAM PERSPEKTIF

Abstract

Penyerangan kota Marawi oleh kelompok teroris Maute pada 23 Mei 2017 merupakan aksi teroris terbesar yang pernah ada di Filipina. Penyerangan ini bertujuan menjadikan kota Marawi sebagai salah satu provinsi ISIS dan membuka jalur masuknya ISIS ke Asia Tenggara. Presiden Filipina kemudian menetapkan darurat militer di seluruh Mindanao.Operasi militer melawan kelompok Maute berlangsung selama lima bulan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk meneliti,pertama,penyerangan di Marawi sebagai kejahatan terorisme beserta alasannya. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Filipina untuk memberantas kejahatan kelompok Maute. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data diperolah dari studi kepustakaan berupa data primer, data sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: Pertama, tindakan penyerangan kelompok Maute di kota Marawi Filipina merupakan kejahatan terorisme berdasarkan Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997 dan International Convention Against the Taking of Hostages 1979. Kedua, upaya pemerintah Filipina untuk memberantas kejahatan kelompok Maute melalui : 1) Kerjasama Internasional yang meliputi Kerjasama Triparted Indonesia-Malaysia-Filipina dan Kerjasama BilateralAnti Terrorism Council Indonesia dan Filipina, 2) Upaya penanggulangan kejahatan preventif dan represif. Upaya Preventif berupa pemberian otonomi kepada Bangsamorodan penyelenggaraan Dewan Anti Terorisme. Upaya Represif berupa upaya kriminalisasi terhadap kejahatan terorisme melalui Human Security Act 2007 danpenetapan darurat militer di Mindanao. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk mencegah terjadinya terorisme kembali Pemerintah Filipina perlu menegaskan unsur kepemilikan ilegal senjata dan bahan peledak dalam HSA dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api dan bahan peledak, memperkuat pertahanan dan keamanan di kota Marawi, memberikan kesempatan yang sama di bidang ekonomi, pendidikan dan politik bagi masyarakat Marawi dan segera melakukan rekonstruksi kota Marawi yang hancur karena pertempuran, rehabilitasi korbanserta memastikan kembalinya pengungsi secara aman