PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN JASA PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENERAL AGREEMENT ON TRADES IN SERVICES (GATS)

Abstract

Ratifikasi Indonesia atas Agreement Establishing WTO yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1994, membawa Indonesia ikut menjalankan ketentuan perjanjian perdagangan jasa, yaitu General Agreement on Trade in Service (GATS). Ada 12 sektor yang masuk kedalam mekanisme perdagangan GATS, salah satunya adalah jasa pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Muncul permasalahan perdagangan jasa pendidikan tinggi dalam GATS, terutama mengenai latarbelakang dikeluarkannya aturan-aturan yang mengizinkan perguruan tinggi asing masuk sebelum dibuatnya Schedule of Commitments, serta muatan prinsip market access dan national treatment terkait penerapannya dalam aturan hukum Indonesia mengenai syarat pengoperasian perguruan tinggi asing. Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode intepretasi, dan disajikan secara deskriptif analisis. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berupa layanan publik yang memiliki misi sosial negara terhadap warga negara. Sayangnya, GATS memperlakukan pendidikan sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan, salah satunya pendidikan tinggi. Indonesia kemudian menyiapkan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi asing agar tidak hilang esensi dunia pendidikan tinggi dan tergantikan oleh orientasi dunia bisnis. Indonesia sendiri belum mengajukan Schedule of Commitments, namun aturan nasional tentang pengoperasian perguruan tinggi asing tersebut sudah mengarah ke mekanisme prinsip GATS. Sehingga syarat pengoperasian perguruan tinggi asing di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat dianggap sebagai barrier bagi penyedia layanan perguruan tinggi asing. Butuh pengelompokan peraturan pendidikan publik dan peraturan pendidikan privat agar terjadi harmonisasi dengan prinsip GATS.