TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI

Abstract

Penelitian ini meninjau sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebelum dan sesudah reformasi.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan sistem Pemilu era Orde Baru dan era Reformasi. Penulis meninjau sistem Pemilu era Orde Baru mulai dari Pemilu tahun 1971 hingga Pemilu 1997 dan era Reformasi mulai dari Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu 2019.Sistem Pemilu merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu Negara. Sebagai perangkat yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu, diperlukan pengaturan yang tepat agar sistem Pemilu tersebut dapat menjadi unsur dalam mengukur kualitas penyelenggaraan demokrasi. Unsur tersebut digunakanuntuk meninjau kemudian membandingkan sistem Pemilu era Orde Baru serta era Reformasi. Tema Reformasi adalah demokratisasi dalam semua bidang, artinya dalam segala sendi kehidupan bernegara, yang dalam pelaksanaannya belum berdasarkan demokrasi, maka harus berdasarkan demokrasi, misalnya dalam Pemilu. Peraturan dan ketentuan yang berubah-ubah terkait Pemilu seiring perkembangan dan tuntutankehidupan bernegara, membuat sistem Pemilu patut untuk ditinjau agar diketahui perbedaannya.Penulis meninjau sistem Pemilu berdasarkan 3 (tiga) unsur, yaitu (1) Pemberian Suara, (2) Besar Daerah Pemilihan, dan (3) Formula Pemilihan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, pendapat para sarjana, jurnal dan artikel tentang sistem Pemilu. Setelah dikumpulkan, bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada perubahan signifikan berdasarkan ketiga unsur dalam pengaturan sistem Pemilu era Orde Baru.Praktis, hanya pengaturan tentang kuota kursi, kampanye, tentang panitia pemilihan umum, aturan terkait calon, serta sanksi, yang mana hal tersebut tidak merubah secara fundamental unsur sistem Pemilu secara langsung.Era Reformasi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem Pemilu. Contohnya diterapkannya sistem proporsional terbuka membuat cara pemberian suara berubah. Dalam pembagian daerah pemilihan (dapil) serta formula pemilihan juga terjadi perubahan, yang semuanya bermuara pada peningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.