IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENGENAI ZONASI WILAYAH PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Semarang seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas, hal tersebut terjadi karena trotoar bahkan badan jalan dipakai para pedagang kaki lima untuk menggelar dagangannya. Apalagi jika para pedagang kaki lima tersebut meninggalkan alat peraganya seusai berjualan tanpa memperhitungkan kekumuhan yang ditimbulkannya. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian masala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui kebijakan yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan juga untuk mengatahui kendala dan upaya yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Analisa data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni setelah data terkumpul kemudian dilakukan penafsiran, menarik kesimpulan secara menyeluruh. Disamping itu dilakukan penyajian data. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap zonasi wilayah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dilakukan melalui penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi dan upaya pembinaan terhadap PKL. Jenis kebijakan yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima meliputi beberapa hal diketahui melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang diwujudkan dalam langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut, dengan memberikan penataan yang strategis, yaitu membuat kawasan PKL dan kantong-kantong PKL, seperti relokasi, shelter knok down, tenda, gerobak dan penertiban. Kendala-kendala yang dohadapi pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, yaitu kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima yang masih rendah, lemahnya pengawasan oleh aparat penegak Peraturan Daerah Kota Semarang, relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai, faktor ekonomi PKL. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kenda;a-kendala tersebut yang timbul dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL, meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat, dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi), mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha, memberikan pelatihandan bantuan modal bagi PKL. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan belum bisa berjalan secara optimal yang disebabkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi.