PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada pemerintah pusat saja, DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan APBD.Apabila pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap berjalannya APBD tidak dijalankan dengan baik, maka ada kemungkinan akan terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa anggota DPRD yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dalam hal yang berhubungan dengan pengelolaan APBD.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif,yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada.Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (library research) dan wawancara kepada anggota DPRD Kota Semarang, data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data primer dalam menganalisa data. Penulis melakukan analisis data dengan analisis data kualitatif, setelah data yang di kumpulkan di analisis sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dimulai dari perumusan, penyusunan, penetapan hingga Pelaksanaan APBD sehingga pengawasan terhadap eksekusi progam kerja yang dibiayai oleh APBD berjalan dengan efektif.Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu karena sumber daya manusia yang bermacam-macam, perbedaan pikiran anggota dewan yang berasal dari fraksi yang berbeda dan kurangnya data-data pelengkap yang menunjang DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan fungsi pengawasan dengan cara meningkatkan kapasitas anggota DPRD, memanfaatkan bantuan staf ahli dengan optimal, melakukan lobi antar fraksi, kemudian memperkuat kualitas anggota partai dengan beberapa pelatihan-pelatihan agar tidak menghambat atau merugikan pelaksanaan APBD di Kota Semarang.