SETYANINGSIH, DEWI and Soemarmi, Amiek and Hardjanto, Untung Sri (2018) PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL PADA OLAHRAGA AKUATIK. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
Full text not available from this repository.
Abstract
Pencapaian atlet nasional belum dapat memenuhi harapan pencapaian prestasi olahraga nasional di tingkat internasional. Keberhasilan kontingen Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018 merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada olahraga akuatik, dan apa kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis berdasarkan analisis kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dan menggunakan wawancara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perpres ini pada olahraga akuatik adalah a) pengembangan bakat calon atlet berprestasi belum berjalan secara ideal, b) seleksi calon atlet dan calon pelatih dilakukan berdasarkan Permen No. 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi, c) pelatihan peforma tinggi atlet berprestasi tidak berjalan sebagimana mestinya, d) pembinaan kehidupan sosial atlet, diberikan selama mengikuti program PPON, e) pembiayaan olahraga akuatik tidak dapat berjalan sesuai rencana kegiatan, dan f) segala kegiatan PPON yang dilakukan PBPRSI dalam pengawasan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibantu oleh KONI, serta laporan segala pelaksanaan dan penggunaan dana PPON dilaporkan kepada Menteri. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti PPON tidak memiliki tim high peformance training-nya sendiri, peran sentra keolahragaan yang belum maksimal, prasarana dan sarana olahraga akuatik masih dalam pembangunan, kurangnya sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga dan para stakeholder. Cara mengatasi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga akuatik, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara lembaga pemerintah maupun swasta, masyarakat dan peran sentra olahraga, serta meningkatkan tenaga dan organisasi keolahragaan dengan mengoptimalkan sport science. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional, serta meningkatkanpendidikan dankepelatihan sumber daya manusia berkaitan denganpenguatan organisasi pada PRSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
ID Code: | 70236 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 28 Feb 2019 14:56 |
Last Modified: | 28 Feb 2019 14:56 |
Repository Staff Only: item control page