KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA KOPERASI PERTANIAN BERBADAN HUKUM PASCA PNMA NO. 9 TAHUN 1999 STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG

Abstract

Fokus studi ini adalah pemberian hak atas tanah pasca peraturan menteri agraria nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kajian ini penting dilakukan sebab terjadinya perubahan kebijakan pemberian hak atas tanah setelah berlakunya peraturan menteri agraria nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Ada dua permasalahan yang bagaimanakah Pelaksanaan peruntukan Pertanian di Kabupaten Pemalang serta atas tanah pada oleh Koperasi di peruntukannya. dikaji dalam penelitian, Pertama hak milik atas tanah pada Koperasi Kedua apakah pemberian Hak Milik Kabupaten Pemalang telah sesuai Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio legal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan bahwa tata cara pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang melalui beberapa tahap yaitu mulai dari mengajukan syarat-syarat permohonan hak milik sampai pada proses penerbitan Surat Keputusan pemberian hak milik serta memenuhi kewajiban dari penerima hak milik tersebut, terkait pemberian hak milik atas tanah kepada koperasi di Kabupaten Pemalang telah sesuai peruntukannya, ini dikarenakan adanya fungsi sosial dalam penggunaan tanah yang telah dikuasasi oleh Koperasi Unit Desa Mina Misoyo Sari Pemalang di Kabupaten Pemalang, seperti melihat potensi-potensi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang dlam bidang perikanan (nelayan). Saran dari penelitian ini adalah untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang tidak menyabut kembali pemberian hak milik atas tanah kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Misoyo Sari Pemalang, yang dikarenakan peruntukannya sangat berpengaruh terhadap kemajuan serta kesejahteraan perekonomian rakyat