PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

Abstract

Pengadaan tanah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, adalah mega proyek pembangunan dalam sekala besar dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini, terutama disebabkan masalah ganti kerugian yang menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian menjadi proses yang berlarut-larut. Selain itu, penegasan tentang kriteria kepentingan umum perlu ditentukan secara tegas agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui Prosedur Pengadaan Tanah, Kriteria Kepentingan Umum serta Penilaian dan Bentuk Ganti Kerugian untuk Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut sebelum Tahun 2013, yaitu dari tahun 2009 hingga 2013 selama kurang lebih 4 Tahun telah menggunakan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa lebih relevan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012 berlaku efektif mulai Januari 2013. Dalam tesis ini penulis dikhususkan mengkaji UU No 2 Tahun 2012 yang sedang diterapkan saat tesis ini dibuat. Bahwa telah dibentuk prosedur-prosedur untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan BIJB sudah diselenggarakan melalui alur pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengacu berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2) Kepentingan umum dalam Pembangunan BIJB adalah menciptakan percepatan pertumbuhan investasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan maksut menyejahterakan masyarakat selaras dengan UU N0 2 Tahun 2012. UU No. 2 Tahun 2012 tidak memberikan syarat-syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga tidak ada batasan yang jelas. 3) Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk BIJB dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firma Azis. UU No. 2 Tahun 2012 tidak memberikan dasar atau acuan besarnya ganti kerugian, Penilaian dilakukan tanpa adanya sosialisasi, sehingga warga tidak tahu dasar yang jelas. Penentuan Bentuk Ganti Kerugian di tetapkan melalui musyawarah antara pihak yang berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Majalengka. Dari hasil musyawarah masyarakat menyepakati bentuk ganti kerugian berupa uang. Pemberian ganti kerugian hanya dalam material/bentuk uang masyarakat tidak menerima ganti kerugian immaterial seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakt yang terkena Pembangunan untuk BIJB dan memfasilitasi untuk pemindahan (relokasi) masyarakat ke lokasi yang baru.