KEBIJAKAN PEMBENTUKAN OJK TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Tentang Pembebanan Iuran Bulanan Terhadap Lembaga Keuangan)

PRIASMORO , PUTRO and Widhi , Handoko (2017) KEBIJAKAN PEMBENTUKAN OJK TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Tentang Pembebanan Iuran Bulanan Terhadap Lembaga Keuangan). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

1976Kb

Abstract

Otoritas Jasa keuangan yang dapat melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan, padahal sebelum adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan tidak dikenal pungutan kepada lembaga keuangan, sehingga hal ini sangat memberatkan lembaga keuangan. Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan merupakan amanat pasal 34 UU OJK, dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk kepentingan Negara. Kewenangan melakukan pungutan ada bersamaan dengan lahirnya OJK hal ini dikarenakan kewenangan Pungutan Tersebut diatur di dalam UU OJK hanya saja teknis pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Pemerintah. Pungutan yang dilakukan OJK sebenarnya dapat mengurangi independensi OJK dan dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum keuangan Otoritas tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai pengawasan terhadap lembaga keuangan yang berbasis nilai keadilan sosial, khsusunya berkaitan dengan pembebanan kewajiban iuran terhadap lembaga keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah konsep pengawasan terhadap lembaga keuangan berbasis Nilai Keadilan Sosial, yang mana pembuatan sebuah peraturan dan kebijakan pada awalnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan peraturan di bawahnya khususnya PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK. Namun demikian, pungutan ini berpotensi menimbulkan conflic off interest baik bagi OJK sebagai pengawas maupun bagi pihak yang diawasi, yaitu pelaku industri jasa keuangan

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Kebijakan, Pengawasan, Keadilan Sosial.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70224
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:28 Feb 2019 14:14
Last Modified:28 Feb 2019 14:14

Repository Staff Only: item control page