TANGGUNG JAWAB KAPAL MV SUNRISE GLORY YANG BERSTATUS STATELESS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA

Abstract

Laut sebagai wilayah teritorial suatu negara merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara pantai.Penerapan hukum laut Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 karena sudah di ratifikasi pada desember 1985. Penggunaan laut jelas tidak lepas dari kejahatan transnasional salah satunya penyelundupan narkotika dan kapal asing yang melintasi wilayah suatu negara dengan itikad tidak baik yang mengganggu kedaulatan dan kemanan negara, bila di kaitkan dengan kasuspenangkapan KapalMV Sunrise Glory di perairan selat Philips,perbatasan antara Batam dan Singapura, ditemukan barang bukti yang di amankan berupa narkotika jenis sabu, seberat1 ton lebih, serta menggunakan dokumenpalsu, dan awak kapal yang tidak memiliki sertifikat kecakapan sesuai keahliannya, dan merupakan kapalStateless. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadapkapalStateless sesuai dengan UNCLOS 1982 dan tanggung jawab kapal Stateless yang melanggar wilayat laut territorial Indonesia dan melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum data sekunder sebagai bahan utama yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap kapal Statelesssudah sejalan dengan UNCLOS 1982 karena status kapal maupun pemeriksaan kapalnya sudah diatur dalam Pasal 91 dan 92 UNCLOS 1982 serta pemeriksaan kapal oleh penjaga pantai sudah sesuai aturan Pasal 110 UNCLOS 1982 hanya saja ada yang perlu disesuaikan dan diatur lebih lengkap dalam penegakan hukum mengenai hak lintas damai serta hak lintas alur laut kepulauan di wilayah laut Indonesia dalam peraturan nasionalnya dan tanggung jawab kapal Stateless yang merupakan tindak pidana khusus, sanksi dan penindakannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk kejahatan penyelundupan narkotika pertanggung jawaban pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.