PEMIDANAAN ANGGOTA POLRI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID/2016/PT.PLG)

Lasikong, Giffari Paturusi and Putrajaya, Nyoman Serikat and Sularto, RB (2018) PEMIDANAAN ANGGOTA POLRI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID/2016/PT.PLG). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa Oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi. Pada Agustus 2015 di Palembang terdapat salah satu kasus mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Syawal Hapit Karu, seorang anggota Polri, tertangkap tangan sedang melakukan transaksi narkotika jenis ganja dan penggunaan narkotika jenis shabu-shabu yang bernilai jutaan rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana narkotika terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 22/PID/2016/PT.PLG. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori–teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram“ yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 22/PID/2016/PT.PLG adalah seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya memenuhi unsur hukum yang menunjukkan bahwa Syawal Hapit Karu Bin Amrullah melakukan kegiatan jual beli ganja.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:70215
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:28 Feb 2019 13:56
Last Modified:28 Feb 2019 13:56

Repository Staff Only: item control page