IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK KETENAGALISTRIKAN GUNA MEMENUHI TARGET ENERGI NASIONAL

Abstract

Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil guna menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan (EBT) khususnya di sektor ketenagalistrikan, dengan memberikan target bauran energi primer pembangkit tenaga listrik. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan EBT secara nasional. Kedua, menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan di Indonesia. Ketiga, mengetahui kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan terhadap optimalisasi pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan dan memberikan solusi terkait pengoptimalan sumber energi baru terbrukan untuk ketenagalistrikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Peneliti mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif mengenai pemanfaatan EBT secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat sesuai data dan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum kebijakan pemanfaatan EBT merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pengaturan mengenai pemanfaatan EBT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sementara pengaturan mengenai pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) merupakan implementasi kebijakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) merupakan implementasi dari RUKN, sebagai hetplan ketenagalistrikan nasonal. Dalam pengembangan EBT di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah berpedoman pada Indonesia Trilemma of Energy. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan EBT di sektor ketenagalistrikan yaitu 1) Belum dibentuknya peraturan yang mengatur Indonesia Trilemma of Energy, 2) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai satu-satunya "Off-Taker" penyediaan tenaga listrik, 3) Tidak semua pembangkit EBT dapat diterima oleh sistem kelistrikan, dan 4) Biaya pengembangan EBT masih mahal dan harga EBT belum kompetitif. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan EBT di sektor ketenagalistrikan yaitu mengembangkan infrastruktur dan sistem kelistrikan di Indonesia, dan Merancang serta Memperbaiki Regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan EBT di Sektor Ketenagalistrikan.