PEMBATALAN SEPIHAK DALAM KONTRAK JASA KONSTRUKSI DIKARENAKAN ADANYA PERSEKONGKOLAN TENDER

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang kontrak kerja konstruksi yang berarti keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tesis ini mengangkat permasalahan tentang pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pengguna jasa dikarenakan penyedia jasa masuk ke dalam daftar hitam. Proses pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak oleh pengguna jasa dirasa merugikan pihak penyedia jasa konstruksi karena proyek pekerjaan sudah berjalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas peserta tender dapat dijadikan dasar hukum untuk memutuskan pembatalan kontrak secara sepihak dan bagaimana akibat hukum terhadap pemutusan sepihak tersebut dikarenakan telah dilaksanakannya proyek. Permasalahan tersebut muncul berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 89/G/2013/PTUN-SMG dimana pihak Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak terhadap Penggugat pada saat proyek pekerjaan telahberjalan kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan teknik analisis data termasuk dalam penelitian kualitatif karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 89/G/2013/PTUN-SMG yang digunakan pada penelitian ini gugatan oleh Penggugat dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim karena Penggugat dinilai tidak serius dalam mengajukan gugatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dijadikan dasar hukum dalam memutuskan kontrak atas penyedia jasa selama putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, namun yang terjadi pada penelitian ini adalah putusan yang digunakan oleh Tergugat statusnya sudah batal demi hukum sehingga tidak dapat digunakan menjadi dasar hukum memtuskan kontrak dan akibat hukum dari pemutusan kontrak pada proyek yang sedang berjalan adalah menyerahkan pekerjaan kepada penyedia jasa lain yang mampu dan memenuhi syarat, pengguna jasa harus membayar bagian pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penyedia jasa serta penyedia jasa harus mengembalikan seluruh uang muka yang telah diterimanya atau membayar denda jika ada.