PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN PENGESAHAN BADAN HUKUM TERHADAP AKTA PENDIRIAN YANG BELUM TERAKOMODASI PADA SISTEM ONLINE

Abstract

Badan hukum merupakan subjek hukum yang memperoleh status tersebut setelah mendapat pengesahan dari negara atau pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses pendirian badan hukum dilakukan secara elektronis melalui sistem online, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Ada kalanya akta pendirian badan hukum tidak dapat didaftarkan secara online karena SABH belum mengakomodasi berbagai macam isi akta pendirian badan hukum, sehingga akta tersebut tidak dapat didaftarkan. Contoh dalam suatu kasus, yayasan yang terdiri dari lima pembina, semuanya meninggal dan tersisa satu orang. Contoh lain, perseroan terbatas yang membuat saham pecahan. Mengenai masalah-masalah tersebut yang belum diakomodasi oleh SABH, padahal SABH hanya bersifat administrasi saja, seharusnya akta tersebut dapat didaftarkan. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut, mengapa akta pendirian badan hukum yang belum terakomodasi pada sistem online tidak dapat didaftarkan pengesahan badan hukumnya melalui SABH dan bagaimana peran notaris dalam penyelesaian pengesahan badan hukum terhadap akta pendirian yang belum terakomodasi pada sistem online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal yaitu pendekatan dengan model penelitian yuridis sosiologi yang mempunyai objek kajian perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan dapat diketahui, diungkap, dan dianalisa bahwa akta pendirian badan hukum yang belum terakomodasi pada sistem online tidak dapat didaftarkan pengesahan badan hukumnya melalui SABH karena sistem tersebut bekerja secara otomatis yang bekerja sesuai dengan pengaturan penggunanya, sehingga akta pendirian badan hukum yang isinya belum terakomodasi atau belum disetting dalam SABH tidak dapat didaftarkan. Notaris sangat berperan dalam pendirian badan hukum termasuk ketika akta pendirian badan hukum tidak dapat didaftarkan melalui SABH, karena notaris yang mempunyai kewenangan besar dan kemampuan dalam bidang tersebut. Selain itu notaris juga merupakan satu-satunya profesi yang diberi wewenang untuk mengakses SABH. Jadi notaris mempunyai peranan besar dalam pendaftaran akta pendirian badan hukum yang belum terakomodasi pada sistem online. Sebaiknya SABH melakukan perubahan pada sistem agar dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan notaris harus memiliki kemampuan the non enforcement of law atau lompatan hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada.