WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN TEMPAT WISATA KOLAM RENANG ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PEMILIK MODAL (PEMBANGUNAN TEMPAT WISATA KOLAM RENANG DI KOTA JAKARTA SELATAN)

Abstract

Sertipikat tanah mempunyai arti dan peranan penting bagi masyarakat, sertipikasi massal swadaya (SMS) di Kabupaten Magetan belum mewujudkan nilai kemanfaatan, nilai kepastian hukum dan nilai keadilan, berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimakah akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama pembangunan yang dituangkan dalam Akta Notaris jika pemilik sertifikat tanah tidak mau melaksanakan peralihan haknya setelah pemilik modal menyelesaikan kewajibannya, serta bagaimanakah peran Notaris dalam menyelesaikan perselisihan antara pemilik modal dan pemilik lahan yang dilaksanakan secara non litigasi atau diluar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama pembangunan yang dituangkan dalam Akta Notaris jika pemilik sertifikat tanah tidak mau melaksanakan peralihan haknya setelah pemilik modal menyelesaikan kewajibannya yaitu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena dibuat secara sah di hadapan Notaris, terkait peran Notaris dalam menyelesaikan perselisihan antara pemilik modal dan pemilik lahan yang dilaksanakan secara non litigasi. Saran dari penelitian ini adalah kepada para pihak yang membuat perjanjian jika terjadi perselisihan atau kesalah pahaman akibat salah satunya lalai melakukan kewajibannya, agar menyelesaikan perselisihan tersebut melalui notaris karena proses penyelesaian perselisihan tersebut tidak memerlukan waktu yang panjang, dan biayanya lebih murah.