TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA ASING

MUSLIKHATUN , ZUHRO and Sri Wahyu , Ananingsih (2017) TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA ASING. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

2903Kb

Abstract

Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta bersama, termasuk di dalamnya adalah kepemilikan hak atas tanah. Sistem pertanahan di Indonesia menganut asas Nasionalitas yang dirumuskan di dalam Pasal 9 UUPA yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing serta bagaimana Upaya Kantor Pertanahan dalam menangani permasalahan kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan pustaka yang didukung dengan data primer yang diperoleh dengan melalui wawancara langsung di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Notaris Kota Semarang dan Notaris Kabupaten Demak. Simpulan penelitian ini diketahui berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA Orang asing yang memperoleh hak milik karena percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak yang membebaninya tetap berlangsung.Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam hal kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing pada saat pendaftaran hak atas tanah terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut yaitu dengan mensyaratkan kelengkapan berkas identitas dari pemohon, seperti Kartu Keluarga sehingga dapat diketahui dari awal.Sedangkan kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing yang sudah terjadi, Kantor Pertanahan kurang melakukan pengawasan karena tanpa pengawasan Pasal 21 ayat (3) UUPA tetap berlaku. Saran penulis,bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing wajib mengetahui bagaimana hukum pertanahan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan harus lebih giat mensosialisasikan mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Kepemilikan Hak Atas Tanah, Perkawinan Campuran
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70179
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:28 Feb 2019 12:49
Last Modified:28 Feb 2019 12:49

Repository Staff Only: item control page