ANALISIS HUKUM TERHADAP JAMINAN DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DALAM KREDIT PERBANKAN

Abstract

Perjanjian utang piutang menghendaki pengembalian secara baik dan lancar. Untuk menjamin keamanan transaksi, kreditor akan meminta debitor menyediakan jaminan. Adapun hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek jaminan tanggungan harus terdaftar dan memiliki sertipikat hak atas tanah. Namun demikian terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat dapat pula dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan . Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah mengetahui alasan bank menerima perjanjian kredit dengan jaminan tanah dalam proses pendaftaran tanah pertama kali dan untuk mengetahui perlindungan terhadap kreditor terhadap debitor yang wanprestasi sementara jaminan tanah masih dalam proses pendaftaran pertama kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiolegal yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Metode penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Alasan bank menerima perjanjian kredit dengan jaminan tanah dalam proses pendaftaran tanah pertama kali didasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada BPR BKK mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Alasan lain yaitu didasarkan adanya target kredit dari bank, sebagian tanah belum bersertipikat. Sementara itu apabila debitor wanprestasi sementara proses pendaftaran tanah belum selesai mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak kreditor dikarenakan kreditor masih harus menunggu selesainya proses penseripikatan dan pendaftaran Hak Tanggungan. Sebagai antisipasi jika debitor wanprestasi bank lebih mengedepankan prinsip kehati hatian dalam menerima pengajuan kredit. Kantor Pertanahan diharapkan lebih mempercepat proses pendaftaran tanah pertama kali.