IMPLEMENTASI FLEKSIBELITAS PERSETUJUAN TRIP’S DALAM HAL PERLINDUNGAN PATEN FARMASI DEMI TERCAPAINYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK

JUMI , HARNITA and Kholis , Roisah (2017) IMPLEMENTASI FLEKSIBELITAS PERSETUJUAN TRIP’S DALAM HAL PERLINDUNGAN PATEN FARMASI DEMI TERCAPAINYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

2640Kb

Abstract

Persetujuan TRIP’s yang berakitan dengan perlindungan Paten Farmasi dalam pelaksanaannya masih belum memperhatikan kepentingan publik khususnya Negara-Negara berkembang yang membutuhkan obat-obatan impor dengan harga yang relatif murah, dalam hal integrasi dan adaptasi pemegang paten juga belum bersifat fungsional untuk kehidupan bermasyarakat serta implementasi fleksibilitas TRIP’S yang masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat negara berkembang. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fleksibilitas TRIP’S dalam melindungi paten di bidang farmasi yang berkaitan juga dengan perlindungan terhadap kepentingan publik serta bagaiamanakah bentuk pelaksanaan fleksibilitas TRIP’S yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa peran Fleksibilitas TRIP’S dalam melindungi paten di bidang farmasi yang berkaitan juga dengan perlindungan terhadap kepentingan publik dapat terimplementasi dengan baik karena adanya Doha Declaration on TRIPs Agreement and Public Health yang menyediakan sarana hukum yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh negara-negara yang sedang berkembang, terkait bentuk pelaksanaan fleksibilitas TRIP’S yang ada di Indonesia terhadap maraknya pengidap penyakit Hepatitis di Indonesia, membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menggunakan ketentuan pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2004. Saran dari penelitian ini adalah kepada Pemerintah yang harus mempunyai kompetensi dan komitmen yang kuat dalam memberdayakan penggunaan fleksibilitas TRIPs secara efektif dalam rangka mengatasi dampak negatif dari perlindungan paten di bidang farmasi.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Fleksibilitas TRIP’S, Perlindungan Paten dan Farmasi.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70151
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:27 Feb 2019 15:01
Last Modified:27 Feb 2019 15:01

Repository Staff Only: item control page