PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK BESERTA AKIBAT HUKUM NYA DI KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Abstract

Tanah bengkok merupakan tanah desa yang dapat diperuntukkan sebagai gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tanah Bengkok dapat di peralihkan hak, salah satunya dengan disewakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilatar belakangi dengan disewakannya tanah bengkok di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan lelang terbuka bersama masyarakat. Adanya perjanjian kedua belah pihak tentunya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, salah satunya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur sewa menyewa tanah bengkok beserta akibat hukum nya, serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah bengkok di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Notaris di Kabupaten Kudus, serta masyarakat yang berada di Desa Getaspejaten Kecamatam Jati Kabupaten Kudus. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan, hasil penelitian terdahulu, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Kepala Desa melakukan perbuatan hukum yaitu pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok desa adalah benar dengan prosedur lelang terbuka kepada masyarakat. Pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok telah benar, sesuai perundang-undangan, peraturan- peraturan, dan menghasilkan manfaat bagi desa dan masyarakat. Penyelesaian sengketa apabila para pihak wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak tercapai diselesaikan melalui pengadilan umum. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa apabila dilakukan para pihak Kepala Desa dengan masyarakat ataupun sebaliknya dapat melalui mediasi. Keberhasilan mediasi ini sangat tergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemui solusi yang dapat diterima masing-masih pihak.