PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Tentang Implementasi Jual Beli Kendaraan Bermotor di Kota Semarang)

Abstract

Hukum progresif berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan. Jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan secara dibawah tangan (berdasarkan kuitansi) jika dilihat dari perspektif hukum progresif banyak menimbulkan penyimpangan dan kesenjangan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa perjanjian jual beli atas kendaraan bermotor hanya dibuat berdasarkan kuitansi? Bagaimana konsep jual beli kendaraan bermotor dalam perspektif hukum progresif? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif diperkuat dengan analisis penafsiran (preskriptif). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan untuk validasi data menggunakan metode triangulasi data. Penggunaan kuitansi dalam jual beli kendaraan bermotor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Hukum progresif melihat bahwa peraturan jual beli kendaraan bermotor sekarang ini sudah tidak dapat melayani masyarakat karena jual beli kendaraan bermotor dibawah tangan banyak terdapat penyimpangan. Sehingga diperlukannya rule breaking terhadap peraturan dan kelembagaannya serta dihadirkannya suatu konsep jual beli kendaraan bermotor yang baik agar dapat meminimalisir terjadinya jual beli kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat yaitu jual beli kendaraan bermotor dengan menggunakan akta notaris. Rekomedasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang mengajak Samsat, Kepolisian, masyarakat dan Notaris untuk bersama-sama terlibat dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, yaitu dengan melakukan rule breaking dan jual belinya dilakukan dengan akta notaris.