STATUS DAN PROSES PENDAFTARAN TANAH HASIL REKLAMASI DI PULAU SERANGAN BALI

Abstract

Pulau Serangan berada di Kota Denpasar Provinsi Bali merupakan salah satu daerah pengembangan kawasan wisata di Bali. Pada tahun 90-an, berdasarkan izin dari pemerintah Provinsi Bali, investor asing dengan pihak swasta Indonesia bernama PT. Bali Turtle Island Development (BTID) melakukan reklamasi Pulau Serangan dengan menimbun wilayah laut, sehingga luas daratan bertambah dengan tujuan untuk didirikan fasilitas wisata. Adanya suatu fenomena mengenai perluasan wilayah daratan melalui reklamasi di Pulau Serangan, proyek tersebut telah mengubah fisik lahan baik dalam hal bentuk lahan, luasan lahan, serta pemanfaatan lahan pasca reklamasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status tanah hasil reklamasi di Pulau Serangan, serta untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah reklamasi di Pulau Serangan Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan obsevasi, serta teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Status tanah hasil reklamasi di Pulau Serangan adalah tanah dikuasai oleh negara. Sesuai Surat Edaran Nomor 410-1293 Tahun 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Masyarakat Serangan dapat memanfaatkan tanah hasil reklamasi tersebut dengan izin Lurah Serangan dan diketahui Desa Pekraman Serangan namun bangunan tempat usaha masyarakat tersebut nantinya harus siap di bongkar atau dialih fungsikan sebagaimana mestinya; 2) Tanah hasil reklamasi di Pulau Serangan Kota Denpasar Bali tersebut dapat dimohonkan Hak Milik asal memenuhi syarat yuridis serta menguasai atau ada hubungan dengan obyek. Surat pernyataan dari pemohon harus diketahui oleh Lurah Serangan dan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan. Proyek reklamasi lain kedepan nantinya diharapkan tidak menimbulkan banyak polemik di masyarakat seperti masalah tentang penguasaan hak atas tanah