KUASA FIDUSIA DALAM PRAKTEK PROSES PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAF KENDAL

Abstract

Ketiadaan pengaturan mengenai kuasa jaminan fidusia baik dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun dalam peraturan pelaksanaannya tentang adanya kuasa bagi pemilik benda jaminan untuk menjaminkan benda yang dimilikinya, berbeda dengan Undang-Undang Hak Tanggungan yang secara tegas mengatur tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar pembuatan akta pembebanan hak tanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis munculnya kuasa fidusia dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia dalam praktek, dan untuk mengkaji dan menganalisis proses pembebanan Jaminan Fidusia melalui kuasa fidusia di BAF Kendal. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan.Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analistis, yaitu digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BAF Kendal, Pada dasarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUF) maupun peraturan pelaksanaannya tidak pernah mengatur tentang surat kuasa fidusia. Pasal 1792 KUH Perdata yang menyebutkan antara lain bahwa : “Pemberian Kuasa tidak lain adalah suatu persetujuan atau perjanjian”, maka dengan demikian Surat Kuasa Jaminan Fidusia ruang lingkupnya tidak dapat terlepas dari salah satu asas dalam perjanjian pada umumnya yaitu Asas Kebebasan Berkontrak yang mensyaratkan bahwa para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kepatutan, dan ketertiban umum sebagai salah satu dasar yuridis lahirnya Surat Kuasa Fidusia dalam praktik. Dengan adanya surat kuasa fidusia tersebut, kreditor dapat membuat akta fidusia dihadapan notaris tanpa turut sertanya debitor selaku pemberi objek jaminan.