PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PELAKU USAHA YANG MENETAPKAN PEMBULATAN HARGA BARANG DENGAN NOMINAL RUPIAH YANG TIDAK BEREDAR

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan pokok sehari-hari, dewasa ini masyarakat lebih cenderung memilih supermarket maupun swalayan sebagai pusat perbelanjaan. Salah satu cara pelaku usaha menarik konsumen adalah mencantumkan harga barang dan/atau jasa dimana harga barang dan/atau jasa tersebut terdapat nominal rupiah yang sudah tidak beredar lagi, yang seharusnya konsumen membayar dan mendapatkan kembalian sesuai dengan harga suatu barang dan/atau jasa yang dibeli akan tetapi pelaku usaha melakukan tindakan pembulatan harga secara sepihak. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah mengenai terjadinya tindakan pembulatan harga yang nominal rupiahnya sudah tidak beredar dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pembulatan harga barang yang nominal rupiahnya sudah tidak beredar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya pembulatan harga barang dan/jasa atas uang kembalian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha tujuannya adalah marketing promosi, dimana promosi merupakan aktifitas dari setiap perusahaan dan tidak tersedianya pecahan rupiah yang dimaksud sehingga uang kembalian yang seharusnya diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang tertera pada struck belanja. Tindakan pembulatan harga barang dan atau/jasa ini mengakibatkan kerugian pada konsumen serta hilangnya hak-hak konsumen yang sering kali dilalaikan oleh pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menyadari tanggungjawabnya dan tindakan ini dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen dan mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pembulatan harga barang yang nominal rupiahnya sudah tidak beredar jika konsumen merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan melaporkan tindakan tersebut pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.