PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

Abstract

Notaris yang dalam praktiknya memungut PPN dikarenakan atas jasa hukum yang diberikannya termasuk dalam jasa yang dikenai PPN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sehingga penyerahan jasa Notaris adalah penyerahan jasa kena pajak. Permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimana pelaksanaan PPN pada bidang jasa hukum Notaris di wilayah hukum Jakarta Selatan serta kendala-kendala apa sajakah yang berpotensi timbul dalam pemungutan PPN oleh Notaris kepada klien dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwapelaksanaan PPN pada bidang jasa hukum Notaris di wilayah hukum Jakarta Selatan adalah a) Pada saat penyerahan jasa kena pajak atau saat dibayarkannya jasa Notaris saat itu pula terjadi hutang pajak atas PPN dan Notaris berkewajiban untuk membuat Faktur Pajak; b) Terdapat Notaris yang sudah memasukan nilai PPN pada harga atas jasa Notaris yang dikenakan terhadap klien, c) Pembayaran PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.Terkait kendala yang berpotensi timbul dalam pemungutan PPN oleh Notaris kepada klien dalam implementasinya adalah tidak berkenannya masyarakat yang dalam hal ini adalah klien Notaris yang telah menerima jasa Hukum di bidang kenotariatan, karena harga/tarif yang diterima tidak sesuai atau berbeda dengan Notaris- Notaris lain yang belum dikukuhkan sebagai PKP, sedangkan praktik atau pekerjannya sama seperti pada umumnya, sehingga masyarakat berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan atas ketidakseragaman dalam menentukan tarif atas jasa yang diberikan oleh Notaris.