TANGGUNG JAWAB KREDITOR DALAM HAL HILANGNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN DALAM KREDIT PERBANKAN (Studi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Bukopin Cabang Jakarta)

Abstract

Sertipikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah. Ketika surat ini hilang, hal itu tidak berarti pemegang hak atas sertipikat kehilangan hak atas tanah tersebut., bila hilang dapat dimohonkan dengan mengajukan permohonan sertipikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan sertipikat pengganti, demi melindungi hak dari pemegang hak atas sertipikat tersebut karena di khawatirkan adanya sertipikat ganda terhadap sebidang tanah yang sama, yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab kreditor apabila sertipikat sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit hilang? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitor dalam hal sertipikat sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit hilang ? Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan tanggung jawab kreditor apabila sertipikat sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit hilang. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa tanggung jawab kreditor apabila sertipikat sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit hilang berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, harus dilakukan analisa terhadap beberapa faktor yang merupakan tolak ukur untuk menentukan dasar pertanggungjawaban hukum seperti negligence, breach of contract, strict liability ataupun absolute liability. Perlindungan hukum bagi debitor dalam hal sertipikat sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit hilang menurut hukum nasional merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, kepastian hukum terhadap pemilik tanah belumlah menjamin penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti.