PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG AKTA KUASA MENJUAL & PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

Abstract

Dalam jual beli hak atas tanah tentunya terdapat berbagai pihak, diantaranya penjual atau Penjual dan pembeli atau Debitur. Dilihat dari kasus ini, Penjual dan Pembeli 1 melakukan proses jual beli tanah, dalam proses jual beli ini Pembeli 1 telah membayar lunas kepada Penjual uang senilai jual beli tanah tersebut, namun pada kenyataannya sertipikat hak atas tanah tersebut masih dalam proses pemecahan sertipikat, sehingga sertipikat tersebut belum dapat dikuasai secara langsung oleh Pembeli 1. Dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak untuk membuatkan akta jual beli antara Penjual dan Pembeli 1 sebagai akibat belum terpenuhinya semua syarat tentang pembuatan akta jual beli (AJB). Dengan tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan untuk membuatkan akta jual beli tanah tersebut maka dengan ini pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuatkan perjanjian pengikatan jual beli tanah terlebih dahulu. Dengan telah dibayarnya secara lunas maka PPAT membuatkan Perjanjian Jual Beli lunas dan diikuti dengan Akta Kuasa Menjual. Dalam hal menunggu pemecahan sertipikat dan terbitnya Akta Jual Beli tanah maka Pembeli 1 berpegang pada Akta Kuasa Menjual. Namun dikemudian hari sebelum sertipikat dapat diterima oleh Pembeli 1, Penjual melakukan wanprestasi dengan menjual kembali kepada Pembeli 2, Penjual menjual tanah tersebut dibawah tangan dengan pemberian DP dari Pembeli 2 sebesar 50 % (lima puluh persen). Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana penyeleseian terhadap kasus Jual Beli Tanah yang melibatkan Penjual dengan kedua Debiturnya dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembeli 1 sebagai pemegang Pengikatan Jual Beli Lunas dan Akta Kuasa Menjual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan yuridis empiris, spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif analitis, penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, penyeleseian kasus antara Penjual dengan Pembeli 1 perjanjian harus tetap dilaksanakan, sedangan dengan Pembeli 2 perjanjian batal demi hukum karena cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap Pembeli 1 yaitu berupa perlindungan hukum dengan Negara menjamin untuk dapat terlaksananya hak dan kepentingan umum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Dengan perlindungan hukum ini Pembeli 1 hanya dapat menuntut pemenuhan prestasi atau pemenuhan perjanjian dari Penjual sebagai bentuk tuntutan ganti kerugian dari Penjual terhadap Pembeli 1. Saran penulis dalam penelitian ini yaitu bagi setiap pihak yang ingin melaksanakan jual beli tanah atau apapun, sebaiknya selalu menjunjung tinggi asas itikad baik dan kepatutan, sehingga dikemudian hari tidak akan ada pihak- pihak yang merasa dirugikan .