KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN PADA AKTA TUKAR MENUKAR (Studi Tentang Akta Tukar Menukar Nomor 21/2015 dan Nomor 22/2015 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4287/Porisgaga dan Nomor 4679/Porisgaga)

Hartati, Hartati and Widhi , Handoko (2017) KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN PADA AKTA TUKAR MENUKAR (Studi Tentang Akta Tukar Menukar Nomor 21/2015 dan Nomor 22/2015 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4287/Porisgaga dan Nomor 4679/Porisgaga). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

3364Kb

Abstract

Tukar menukar menurut Pasal 1541 BW adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. PPAT menurut Pasal 37 ayat 1 PP 24/97 berwenang membuat Akta Tukar Menukar. Umumnya Akta Tukar Menukar cukup dibuat 1 (satu) Akta namun faktanya ada yang menggunakan 2 (dua) akta. Problematik penelitian ini adalah 1) Mengapa pendaftaran tanah terhadap pelaksanaan peralihan hak yang didasarkan dengan akta tukar menukar dibuat dengan menggunakan dua akta 2) pola peralihan hak atas tanah atas SHM Nomor 4287/Porisgaga dan Nomor 4679/Porisgaga sesuai dengan efektifitas dan efisiensi. Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah socio-legal yaitu jenis penelitian ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa terjadi 2 (dua) Nomor Akta Tukar Menukar karena Teknologi (sistem Komputerisasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam proses peralihan hak dan pajak-pajak peralihan dibayarkan seperti dua kali jual beli karena kebijakan kantor Pertanahan Kota Tangerang. Akibatnya pelaksanaan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4287/Porisgaga dan Nomor 4679/Porisgaga tidak efektif dan efisien sehingga bertentangan dengan asas sederhana Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Saran kepada pemerintah hendaknya dalam pelaksanaannya peralihan hak atas tanah yang berdasarkan Akta Tukar Menukar harus harmonis antara Perkaban dengan Perda sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak, Tukar Menukar
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70137
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:27 Feb 2019 14:25
Last Modified:27 Feb 2019 14:25

Repository Staff Only: item control page