PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENDAPAT BAYARAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)

HARIN , NADINDRA KIRTI and Djoko , Priyono (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENDAPAT BAYARAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

2356Kb

Abstract

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha juga memiliki perbedaan dan bahkan sering terjadi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang memiliki perbedaan, sehinga kajian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mendapatk bayaran dibawah ketentuan upah minimum regional perlu dianalisis dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Semarang untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik agar terwujudnya perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja, terkait penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR adalah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Hubungan Industrial Pancasila dengan tujuan untuk menyarankan kepada para agar menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Pengusaha dengan pekerja sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Semarang diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada pengusa serta seluruh lapisan masyarakat baik melalui media cetak dan media online tentang arti pentingnya hak serta kesejahteraan tenaga kerja agar integritas antara pengusaha dan tenaga kerja dapat berjalan dengan baik demi terlaksananya produktifitas usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Regional (UMR).
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70134
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:27 Feb 2019 14:20
Last Modified:27 Feb 2019 14:20

Repository Staff Only: item control page