KAJIAN TERHADAP NPOPTKP YANG TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI PENGURANG PEMUNGUTAN BPHTB TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN LEBIH DARI SATU KALI DALAM TAHUN YANG SAMA DI DPKAD KOTA SEMARANG

Abstract

Pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Semarang, NPOPTKP dalam pengurang NJOP tidak diberikan jika wajib pajak memperoleh perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Hal demikian berbeda pada saat BPHTB menjadi pajak pusat yang didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2000 : bahwa NPOTKP diberikan setiap wajib pajak. Pemahaman DPKAD mengartikan bahwa setiap Wajib Pajak hanya diperkenankan melakukan pengurangan atau NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hanya untuk sekali transaksi di tahun yang sama. Permasalahan dalam Tesis ini: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan tidak ditetapkannya NPOPTKP sebagai pengurang pemungutan BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih dari satu kali dalam tahun yang sama di DPKAD Kota Semarang? (2) Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait mengenai perolehan NPOPTKP kepada Wajib Pajak apabila ditinjau dari aspek keadilan? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Socio Legal Research. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pada prakteknya dalam pelaksanaan perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih dari satu kali dalam tahun yang sama apabila nilai transaksi lebih rendah dari NJOP maka nilai NJOP tersebut yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Sebaliknya apabila nilai transaksi lebih tinggi dari NJOP maka harga transaksi tersebut lah yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak. (2) Kebijakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur dari segi pelayanan yang dihasilkan. Pengukuran keberhasilan pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai macam parameter. Implementasi kebijakan akan berhasil jika ada dukungan dari masyarakat langsung dalam hal ini Wajib Pajak BPHTB. Saran dalam penelitian tesis ini adalah: (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang harus bekerja sama dengan Notaris/PPAT maupun Kantor Pertanahan setempat dalam penentuan kebijakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (2) Sosialisasi mengenai pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atas transaksi jual beli yang telah mereka lakukan.