PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN BERSERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

Abstract

Hak pengelolaan merupakan hak menguasai atas tanah dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.. Tanah Hak pengelolaan dapat diberikan kepada pihak lain dalam bentuk Hak Guna Bangunan, Hak Milik atau Hak Pakai. Atas Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan apabila hal ini akan dijadikan jaminan dipasang hak tanggungan untuk kepentingan kreditor dengan mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan . namun pada kenyataannnya walaupun kreditor telah mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak pengelolaan namun ketika akan melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan penjaminan dan haknya selaku pemegang hak tanggungan yang mempunyai hak preferen ternyata hal itu tidak dapat dilakukan ketika terjadi permasalahan atau sengketa antara pihak ketiga dan pemegang hak pengelolaan . Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa mengapa kreditor selaku pemegang hak tanggungan belum mempunyai perlindungan hukum yang efektif 2) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap kreditor penmegang hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan sertipikat Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas hak pengelolaan dapat dibebani hak tanggungan namun harus mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak pengelolaan.. Saran kepada Pemerintah agar melakukan pengaturan tentang hak pengelolaan yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya, debitor dan kreditor , lembaga perbankan , juga bagi pemegang HGB di atas HPL dengan sistem penjaminan HGB di atas HPL yang lebih jelas apabila atas obyek tersebut akan dijadikan sebagai jaminan.