PEMBLOKIRAN BUKU TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pemblokiran buku tanah yang dilakukan oleh pihak pembeli berdasarkan akta perjanjan pengikatan jual beli. Pemblokiran buku tanah sertipikat diawali oleh suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melibatkan sertipikat sebagai obyek sengketa. Timbulnya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam proses jual beli memunculkan adanya permohonan pemblokiran buku tanah sertipikat ke kantor pertanahan. Arti penting dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan oleh pihak pembeli pada kantor pertanahan dan juga bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kantor pertanahan kepada pihak yang dirugikan karena pemblokiran yang dilakukan oleh pihak pembeli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Menurut ketentuan perundang-undangan, permohonan pemblokiran buku tanah harus melampirkan salinan surat gugatan atas suatu hak atas tanah yang akan dijadikan obyek di pengadilan, namun dalam hal ini pembeli hanya mengajukan permohonan pemblokiran tersebut dengan melampirkan akta pengikatan jual beli, padahal persyaratan pemblokiran telah ditegaskan dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal research. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian. Dokumen yang dijadikan pedoman dalam penyusunan adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan oleh pihak pembeli pada kantor pertanahan hanyalah sebagai alat bukti telah terjadinya penyerahan secara nyata dan penyerahan yuridis antara pihak penjual dan pihak pembeli atas objek jual beli, bukan sebagai persyaratan administratif permohonan pemblokiran pada kantor pertanahan. Kantor pertanahan memberikan perlindungan hukum dengan melaksanakan secara konsisten ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan memberi batasan bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan blokir ke kantor pertanahan adalah pihak yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan blokir dalam upaya mempertahankan haknya tersebut sehingga tidak akan merugikan pihak lain. Saran dari penelitian ini adalah Kantor pertanahan hendaknya melakukan sosialisasi peraturan di bidang pertanahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya manusia pada kantor pertanahan itu sendiri. Pejabat pada lingkup Kantor Pertanahan Kota Bandung harus mempunyai komitmen atau keseriusan dalam menerapkan peraturan blokir buku tanah sesuai dengan Pasal 125 dan pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Notaris hendaknya memberikan penjelasan kepada developer mengenai alur perijinan sebelum melaksanakan pembangunan dan proses pemecahan sertipikat di kantor pertanahan.