KEKUATAN MENGIKAT ANTARA PERJANJIAN KAWIN YANG DIDAFTARKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN PADA PEGAWAI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOCIO LEGAL

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaiamanakah perjanjian kawin dapat bekerja sebagaimana mestinya serta dapat mengikat bagi pihak ketiga serta apa akibat hukum bagi para pihak terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan di kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa perjanjian kawin dapat bekerja sebagaimana mestinya serta dapat mengikat bagi pihak ketiga adalah dengan cara mendaftarkan/mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan UU Perkawinan, selain itu akibat hukum bagi para pihak terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan di kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Saran dari penelitian ini adalah kepada Kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih inovatif dalam memberikan pengarahan dan penyuluhan mengenai pendaftaran perjanjian kawin kepada masyarakat dan Notaris mengenai arti pentingnya mencatatkan perjanjian kawin agar dapat mengikat bagi pihak ketiga..