LARANGAN MELAKUKAN KEGIATAN SERUPA BAGI FRANCHISEEE SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN FRANCHISE (Studi tentang Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Abstract

Terkait Pasal 1337 KUHPerdata bahwa dalam suatu perjanjian meskipun telah berakhir tidak berarti segala ketentuan yang telah disepakati sebelumnya menjadi batal demi hukum atau dengan pengertian lain bahwa seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.. Kenyataan bahwa Pihak franchisor telah melakukan kegiatan usaha yang sama dengan pihak franchice membuat kekhawatiran bagi pihak pemilik Franchisee yang akan dimungkinkan terjadi penurunan segi ekonomi. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana klausula dalam perjanjian Franchisee mengenai larangan melakukan kegiatan yang serupa setelah perjanjian berakhir dikaji dengan hukum positif Indonesia khususnya Pasal 1337 KUHPerdata 2) Bagaimana klausula dalam perjanjian Franchisee mengenai larangan melakukan kegiatan yang serupa setelah perjanjian berakhir ditinjau dari aspek keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa klausula dalam perjanjian Franchise mengenai larangan melakukan kegiatan yang serupa bagi franchisee setelah perjanjian berakhir bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata karena menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pencantuman klausula melakukan kegiatan usaha yang serupa setelah perjanjian berakhir, bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum, karena dengan adanya larangan ini, franchisee tidak bisa melakukan usahanya meskipun produknya tidak sepenuhnya sama. Klausula dalam perjanjian franchise mengenai larangan melakukan kegiatan serupa bagi franchisee setelah berkahirnya perjanjian, tidak memenuhi aspek keadilan. Saran kepada Pemerintah sebagai pembuat undang-undang bahwa peraturan perundang-undangan tentang waralaba memerlukan pembaharuan sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat di waktu sekarang. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi informasi, dalam hal ini pemerintah benar-benar dituntut untuk mengembangkan sistem pendaftaran usaha waralaba agar dapat berjalan efektif dan efisien.