PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PPAT KORBAN PUNGUTAN LIAR DALAM BIROKRASI KANTOR PERTANAHAN DEPOK ( Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Pungutan Liar)

Abstract

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada PPAT. Dengan demikian konsekuensi logis terhadap adanya kepercayaan tersebut, haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas PPAT selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Problematik penelitian ini adalah mengapa PPAT belum mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pungutan liar terkait dengan birokrasi pemerintah dan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menjadi korban pungutan liar oleh birokrasi Kantor Pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Tingginya tingkat ketidak pastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi.. Sehingga konsep perlindungan hukum terhadap PPAT yang menjadi korban pungutan liar yang terjadi di Kantor Pertanahan yakni dengan menerapkan sistem e- government yang diharapkan dapat diterapkan untuk melindungi profesi jabatan Notaris/PPAT itu sendiri. Saran yang penulis kemukakan bahwa pungutan liar hendaknya perlu segera menerapkan sistem e-goverment yang dapat langsung melakukan pelaporan apabila ditemukan oknum aparat birokrasi kantor pertanahan yang menawarkan pungutan liar dalam pengurusan administrasi di kantor pertanahan.