AKIBAT HUKUM SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN MEREK DAGANG YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP GUGATAN MEREK DAGANG YANG SEJENIS

Abstract

Pendaftaran Merek diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun faktanya pendaftaran merek masih memiliki kelemahan karena pendaftaran Merek Dagang yang didaftarkan melalui Dirjen HKI memakan waktu yang lama sehingga mendorong masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat oleh Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Problematik penelitian ini adalah 1) Kedudukan hukum Surat Keterangan Kepemilikan Merek Dagang yang dibuat dihadapan Notaris terhadap gugatan merek dagang yang sejenis 2) Akibat hukum Surat Keterangan Kepemilikan Merek Dagang yang dibuat dihadapan notaris terhadap gugatan merek dagang yang sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas dan dapat berpotensi konflik dikemudian hari mengenai kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Kepemilikan namun, berdasarkan Kewenangan notaris yang diatur oleh Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Merek Dagang selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Saran agar para notaris berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Kepemilikan Merek Dagang dan lebih memprioritaskan membuat Surat Keterangan Kepemilikan di bidang notariil sebagai syarat dalam pembuatan akta otentik dan menolak untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Merek Dagang.