HAK PENSIUN JANDA KEDUA DARI SUAMI YANG BEKERJA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN mendapatkan salah satu hak berupa pensiun sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN yang telah bekerja dan mengabdi pada pemerintahan.Kematian merupakan salah satu bentuk pemberhentian ASN secara hormat.Pegawai ASN terlebih dahulu harus mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Istri (istri-istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai adalah pihak yang berhak atas penerimaan pensiun tersebut.Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis hak janda kedua dari suami pensiunan ASN baik yang belum/sudah diberikan hak yang sama berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua apabila tidak memperoleh hak pensiun dari suami yang bekerja sebagai ASN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.Penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisa dalam Penelitian ini bersifat Deskriptif analitif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil penelitian ini adalah: (1) Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istriyang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gajiterendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/ surat nikah. (2) Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) yang merupakan bentuk perlindungan hukum akan hak dan keadilannya adalah melalui ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia.