IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PEMBELIAN SEBAGIAN TANAH SERTIPIKAT INDUK YANG STATUS HAK GUNA BANGUNANNYA TELAH BERAKHIR

Abstract

Salah satu objek pendaftaran tanah dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah bidang-bidang tanah Hak Guna Bangunan yang juga menjadi objek jual beli. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dalam bidang properti, bagi pengembang (developer) erat sekali hubungannya dengan hak-hak atas tanah yang dijadikan objek jual beli. adakalanya hak-hak atas tanah tersebut yang di atasnya dibangun bangunan perumahan, diperlukan pemecahan sertipikat induk hak atas tanah menjadi beberapa bagian, yang dilakukan di Kantor Pertanahan, namun banyak juga pengembang yang menjual kepada konsumen perumahan tanpa melakukan proses pemecahan terlebih dahulu. Permasalahan timbul ketika Status Hak Guna Bangunan atas sertipikatnya hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan, dimana sertipikat induk belum dilaksanakan pemecahan atas bidang- bidang tanah hak guna bangunan dan telah dibuat akta jual beli atas sebagian tanah hak guna bangunan tersebut dihadapan PPAT Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap konsumen perumahan akibat berakhirnya hak atas tanah berupa sertipikat induk yang belum dipecah sementara telah terjadi peralihan hak antara developer dengan konsumen dan Implementasi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap peralihan sebagian hak guna bangunan yang telah berakhir haknya Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.. Data sekunder yang berhubungan dengan Pasal 9 PP No.24 tahun 1997 merupakan data utama dalam penelitian ini dan didukung pula dengan data primer yang dikumpulkan melalui studi dokumen-dokumen hukum dan wawancara Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas harus dilakukan Pendaftaran Tanah atas sebagian bidang tanah tersebut berdasarkan akta jual belinya sehingga terbit sertipikat pecahan atas nama konsumen perumahan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah antara lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis