PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM HAL OBJEK JAMINAN DIPINDAHTANGANKAN MENGGUNAKAN AKTA KUASA MENJUAL

Abstract

Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Debitur guna menjamin pelunasan hutangnya pada kreditur adalah hak tanggungan atas tanah, yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan perjanjian Accessoir dari suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dalam hal ini untuk menjamin kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor pemegang hak tanggungan. Permasalahan yang terjadi kemudian adalah ketika Debitor mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain dengan cara membuat akta kuasa menjual atas objek jaminan Debitor yang ada pada Kreditor tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimanakah kedudukan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mengapat pengalihan objek jaminan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan didukung bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh notaris diatas hak tanggungan telah melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig). Undang-undang melindungi pembeli (objek jaminan ) yang beritikad baik dan Pembeli dapat melakukan gugatan kepada penjual guna menuntut ganti kerugian yang diderita oleh Penjual Bagi masyarakat selaku pembeli hak atas tanah agar lebih hati-hati dan mencari tahu informasi yang sejelas-jelasnya sebelum melakukan perbuatan hukum jual beli. Hal ini dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya masalah terkait hak jual beli tersebut.