PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP PENGAMILAN PAKSA YANG OBJEK JAMINAN FIDUSIANYATIDAK DIDAFTARKAN (Studi pada Kantor PendaftaranFidusia Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)

Abstract

Setiap pembebanan jaminan fidusia dibuat secara akta otentik dan wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam prakteknya masih terdapat dimana pembebanan dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia bahkan sering dibuat tidak dengan akta notaris. Berkaitan dengan pemberian jaminan, tindakan yang dilakukan pihak kreditor adalah dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya manakala debitor wanprestasi. Ekeskusi yang dilakukan oleh pihak kreditor disini adalah melakukan eksekusi dengan cara paksa. Padahal menurut Undang-Undang hal ini sudah melanggar peraturan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalaheksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan perlindungan hukum terhadap debitor yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan dieksekusi paksa oleh kreditor. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat desktiptif analitis, penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung sesuaiUUJF, namun kreditor hanya dapat melakukan eksekusidengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan dan dapat meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan debitor Agar tuntutan lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) kepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitor dalam hal objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan dieksekusi paksa oleh kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPerdata karena telah melanggar ketentuan UUJF dan dalam hal dilakukannnya eksekusi secara paksa oleh kreditor dapat mengajukan gugatan secara pidana ke pengadilan karena telah melanggar perbuatan melawan hukum.